JAKARTA — Langkah konkret digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik nasional memasuki babak baru. Pemerintah resmi mempercepat peluncuran pusat kendali digital berbasis artificial intelligence (AI) yang menghubungkan ratusan sistem informasi daerah ke dalam satu dashboard terpadu nasional.
Dalam pemaparannya di hadapan media, inisiatif ini dirancang guna memangkas birokrasi, mempercepat respons aduan masyarakat dari 72 jam menjadi di bawah 4 jam kerja, serta memantau kualitas mobilitas perkotaan secara real-time.
“Pusat komando digital ini bukan sekadar monitor canggih, melainkan tulang punggung efisiensi anggaran negara. Dengan analitik prediktif, pemeliharaan infrastruktur dan penanganan kendala lalu lintas dapat diantisipasi jauh lebih awal,” ujar juru bicara kementerian terkait.
Diharapkan pada kuartal pertama tahun mendatang, seluruh 38 provinsi telah terkoneksi penuh dengan kerangka interoperabilitas data nasional yang aman dan tersertifikasi standar keamanan ISO/IEC 27001.
